Kamis, 10 Juni 2010

Hasil Kerja Sama DBE1 dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

I. Pendahuluan


Program Decentralized Basic Education (DBE) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Bantuan teknis DBE dimulai sejak 2005 sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia dengan dana 157 juta dolar AS. Di dalam implementasinya, kerjasama ini dilakukan antara USAID dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat seperti yang tercantum dalam Strategic Objective Grant Agreement (SOAG) tertanggal 30 Agustus 2004. Secara teknis, pelaksanaan program dilaksanakan dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Program juga melakukan konsultasi mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri. Di tingkat Kabupaten Blora dilaksanakan berdasarkan MOU No. 037/NK/DBE123/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan diperpanjang melalui KAK No. 047/KAK/DBE123/ VII/2008 tanggal 14 Juli 2008.
Program DBE mempunyai 3 tujuan utama, yaitu:
  • Meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen dan tatalayanan pendidikan yang lebih baik (DBE1)
  • Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (DBE2)
  • Meningkatkan keterkaitan pendidikan sekolah menengah pertama untuk kelompok remaja (DBE3).
Program ini memberikan dukungan teknis kepada kabupaten/kota dan sekolah/madrasah mitra, bukan dalam bentuk bantuan keuangan. Program ini telah dilaksanakan di tujuh provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) dan di lebih dari 50 kabupaten/kota. Sementara di Provinsi Jawa Tengah terpilih 9 kabupaten mitra yakni; Jepara, Kudus, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Purworejo, Demak, Grobogan dan Blora. Di Kabupaten Blora, 22 sekolah/madrasah menerima bantuan teknis dari program DBE1 ini yang berlokasi di Kecamatan Blora dan Banjarejo.

DBE1 menjalankan program pada tingkat sekolah/madrasah dan tingkat kabupaten/kota. Di tingkat sekolah/madrasah melaksanakan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang terpadu, termasuk: (1) pelatihan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, (2) penguatan komite sekolah/madrasah, (3) Sistem Database Sekolah (SDS), dan (4) penyusunan RKS/RKT/RKAS. Di tingkat kabupaten/kota, program DBE1 untuk meningkatkan manajemen dan tata layanan pendidikan dasar, termasuk: (1) penyusunan renstra SKPD, (2) analisis keuangan pendidikan kabupaten/kota (AKPK), (3) analisis biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), (4) penguatan peran dan fungsi DPRD dan Dewan Pendidikan dalam pembuatan kebijakan, (5) fasilitasi penyusunan berbagai kebijakan pendidikan, (6) serta beberapa program rintisan seperti manajemen sumber daya manusia, supervisi keuangan, dan manajemen aset.

Di tingkat sekolah/madrasah setiap program dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan oleh fasilitator (pengawas yang dilatih dalam TOT dan Forum Pengawas). Pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota menggunakan model yang sama. Melalui pendekatan tersebut DBE1 berupaya mengembangkan kapasitas sekolah/madrasah maupun kabupaten/kota, baik pada sumberdaya manusianya maupun pada sistem manajemen dan tatalayanan pemerintahan.

Materi program DBE1 dikembangkan berdasarkan lebih dari 25 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan dan desentralisasi. Peraturan perundang-undangan yang diacu bukan hanya yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, tetapi juga yang berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, DBE1 membantu pengembangan kapasitas individu dan institusi dalam menerapkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia.


II. Deskripsi Program dan Capaian yang Dilaksanakan di Kabupaten Blora


1. Penguatan Kapasitas di Tingkat Sekolah/Madrasah

Penguatan kapasitas di tingkat sekolah/madrasah pada dasarnya adalah untuk membantu kabupaten/kota dalam mengimplementasikan MBS (Manajamen Berbasis Sekolah) yang telah dikembangkan oleh Kemendiknas, khususnya pilar pertama (manajemen sekolah/madrasah) dan pilar ketiga (peranserta masyarakat). Penguatan kapasitas di tingkat sekolah/madrasah meliputi empat kegiatan, yakni: pelatihan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah; penguatan komite sekolah/madrasah; penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah; dan pelatihan dan aplikasi Sistem Database Sekolah. Dengan penguatan kapasitas tersebut manajemen dan tatalayanan sekolah/madrasah dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.


Penguatan kapasitas sekolah/madrasah dilakukan dengan memadukan dua pendekatan yaitu pelatihan dan pendampingan langsung ke sekolah/madrasah mitra. Hal tersebut bukan hanya ditujukan supaya sekolah/madrasah memiliki produk dokumen, tapi lebih dari itu pemangku kepentingan sekolah/madrasah diharapkan memiliki kesadaran pentingnya perencanaan, memiliki keahlian khusus menyusun perencanaan dan kepala sekolah/madrasah mampu mengembangkan kepemimpinan yang responsif, partisipatif, efektif/efisien dan akuntabel. Pada aspek penguatan komite sekolah/madrasah, pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan lembaga itu menjadi mesin pendorong bagi peningkatan pengelolaan satuan pendidikan.


Dalam melaksanakan kegiatan tingkat sekolah/madrasah, DBE1 menyiapkan Distrik Fasilitator (DF) di masing-masing kabupaten/kota. Pada umumnya, DF berasal dari pengawas sekolah/madrasah dan Pengawas Pendidikam Agama Islam (PPAI) . DF inilah yang melakukan pelatihan dan pendampingan/bimbingan intensif. DBE1 di Kabupaten Blora memiliki 5 orang DF untuk melatih 18 SD/MI dan 4 SMP/MTs mitra.


a. Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah


Kebijakan desentralisasi pendidikan yang menjadikan satuan pendidikan sebagai lembaga otonom menuntut kepala sekolah/madrasah untuk memiliki kompetensi kepemimpinan yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan kewenangan lebih luas yang dimiliki oleh sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya sendiri antara lain perencanaan dan evaluasi, pengembangan kurikulum, pembelajaran, keuangan, peserta didik, hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekolah/madrasah.


Pelatihan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam menerapkan kepemimpinan yang baik. Dengan hal tersebut diharapkan kepala sekolah/madrasah menerapkan kepemimpinan yang efektif dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pelatihan ini, selain diikuti oleh Kepala Sekolah/Madrasah juga melibatkan pengawas sekolah/madrasah sehingga implementasi hasil pelatihan dapat dipantau oleh pengawas sekolah/madrasah.


Sampai saat ini ada 18 kepala SD/MI dan 4 kepala SMP/MTs yang telah mengikuti pelatihan penguatan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka. Berdasarkan hasil Evaluasi Dampak, hampir semua Kepala Sekolah/Madrasah peserta pelatihan mengatakan bahwa Pelatihan Kepempinan sangat berguna bagi mereka.


b. Penguatan Komite Sekolah/Madrasah


Tujuan pelatihan ini adalah untuk menguatkan komite sekolah/madrasah melalui peningkatan pemahaman mengenai peran dan fungsinya, pemahaman kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas hubungan dengan masyarakat, dan implementasi berbagai peran yaitu advisory (memberi pertimbangan), controlling (pengawasan), supporting (memberi dukungan), maupun mediating (melakukan mediasi).


Penguatan diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bukan hanya bagi anggota komite sekolah/madrasah namun juga melibatkan kepala sekolah/madrasah dan guru. Hal ini dimaksudkan agar pemangku kepentingan lain memahami peran dan fungsi komite sekolah/madrasah sehingga pelatihan dan pendampingan komite sekolah/madrasah juga memiliki fungsi rekonsiliatif.


Untuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah, DBE1 melatih sebanyak empat kali bagi komite SD/MI dan 1 kali komite SMP/MTs. Pelatihan komite sekolah/madrasah meliputi tiga hal. Pertama, pengenalan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah. Kedua, penguatan kapasitas yang meliputi pembenahan aspek organisasi, peningkatan hubungan dengan masyarakat luas dan peningkatan peran dukungan kepada sekolah/madrasah. Ketiga, secara khusus DBE1 mengupayakan perbaikan hubungan sekolah/madrasah dengan pemerintahan desa/kelurahan melalui keterlibatan komite sekolah/madrasah dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan.


Penguatan organisasi dan peningkatan hubungan dengan masyarakat ditentukan berdasarkan mawas diri yang dilakukan oleh komite sekolah/madrasah. Mawas diri tersebut dilakukan untuk mengetahui persoalan organisasional dan hambatan relasional dalam menjalankan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah. Melalui mawas diri komite sekolah/madrasah dapat menentukan penguatan apa yang akan dilatihkan untuk mendukung penguatan mereka.


Penguatan komite sekolah/madrasah terkait dengan upaya keterlibatan dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan agar komite sekolah/madrasah mampu terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan dengan membawa kebutuhan sekolah/madrasah yang terdapat dalam RKS. Hal lain yang menjadi tujuan keterlibatan tersebut agar kebutuhan sekolah/madrasah dalam RKS menjadi prioritas dalam anggaran APBdes dan APBD. Berikut adalah grafik usulan komite sekolah/madrasah yang menjadi daftar prioritas Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2009 di Kabupaten Blora.


c. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M)

Penyusunan RKS/M oleh sekolah/madrasah didasarkan oleh Permendiknas 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. RKS/M disusun secara partisipatif berdasarkan data terkini (profil sekolah/madrasah). Melalui penyusunan RKS/M sekolah/madrasah dapat memikirkan program-program jangka menengah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dengan demikian sekolah tidak hanya merencanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Salah satu dampak positif dari fasilitasi peranan masyarakat dalam penyusunan rencana sekolah/madrasah adalah kontribusi masyarakat kepada sekolah/madrasah binaan DBE1.


Secara teknis, penyusunan RKS/M dilakukan oleh suatu Tim KKRKS dengan dibimbing oleh DF. KKRKS beranggotakan 4 – 5 orang per sekolah/madrasah yang terdiri dari Kepala Sekolah/Madrasah, Pendidik, Komite Sekolah/Madrasah atau Yayasan untuk sekolah/madrasah swasta (yang didirikan oleh masyarakat). Rancangan RKS/M yang disusun oleh tim juga dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan sekolah/madrasah. Dengan demikian RKS/M yang disusun dapat mengakomodir kepentingan sekolah/madrasah (sebagai penyedia layanan) dan masyarakat (sebagai pengguna layanan). Karena keterlibatan tersebut, maka komite sekolah/madrasah maupun masyarakat/orangtua murid ikut mendukung dan mengawasi implementasi progam/kegiatan yang dituangkan dalam RKS/M. Sebanyak 24 sekolah/madrasah telah menyusun RKS/RKT.


RKS/M yang telah disusun di masing-masing sekolah kemudian dibawa ke kabupaten untuk melalui lokakarya kabupaten. Melalui lokakarya ini diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten mendapatkan informasi tentang kebutuhan sekolah, sehingga perencanaan kabupaten bisa mempertimbangkan kebutuhan sekolah tersebut. Harapan kedepan, ketika semua sekolah/madrasah di kabupaten telah memiliki RKS/M, ada sistim perencanaan yang mewadahi usulan-usulan sekolah melalui RKS/M ke dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten.

d. Aplikasi Sistem Database Sekolah (SDS)

Pengembangan Sistem Database Sekolah bertujuan agar kegiatan sekolah/madrasah dalam mengelola data dan informasi menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Data dan informasi yang dapat disediakan oleh SDS adalah data profil sekolah/madrasah, laporan kinerja sekolah (school report card), dan pengelolaan laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Untuk meningkatkan kemampuan sekolah/madrasah mengaplikasikan SDS, DBE1 melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kepala sekolah/madrasah, bendahara sekolah/madrasah dan operator penanggungjawab data sekolah/madrasah.

Beberapa manfaat SDS bagi sekolah/madrasah antara lain: pertama, mempermudah sekolah/madrasah dalam mengelola data jika sewaktu-waktu dibutuhkan seperti saat akreditasi dan menyusun RKT; kedua, mempermudah sekolah/madrasah untuk mengadministrasikan dan menyusun laporan keuangan sekolah/madrasah termasuk BOS; ketiga, memudahkan kepala sekolah/madrasah menyusun Lembar Mutu Sekolah (LMS) setiap tahun sekali; dan keempat, mempermudah KKRKS/M dalam menyusun profil sekolah/madrasah pada saat akan membuat RKS/M setiap empat tahun sekali. Sampai dengan saat ini jumlah sekolah/madrasah yang telah menerapkan SDS adalah 18 SD/MI.


2. Penguatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten

Program DBE1 di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan kebijakan kependidikan termasuk perencanaan dan penganggaran pendidikan. Dalam proses perumusan kebijakan, azas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dikedepankan sehingga memberi kesempatan bagi orang tua, anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyuarakan aspirasi mereka untuk kualitas pendidikan yang lebih baik di kabupaten/kota.

Program tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan di Kabupaten Blora adalah: penyusunan Renstra SKPD, memfasilitasi dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menyusun dokumen LAKIP dan Renja berdasarkan Renstra SKPD, analisis keuangan pendidikan kabupaten/kota (AKPK), menghitung biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), melaksanakan konsultasi dengan DPRD dan penguatan Dewan Pendidikan.

Penguatan kapasitas kabupaten/kota dilakukan dengan memadukan dua pendekatan yaitu pelatihan dan pendampingan langsung. Hal tersebut bukan hanya ditujukan agar supaya kabupaten/kota memiliki produk dokumen, tapi lebih dari itu para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota diharapkan memiliki kesadaran pentingnya perencanaan dan memiliki keahlian khusus dalam menyusun kebijakan pendidikan. Di kabupaten Blora telah menunjukkan bahwa unsur eksekutif mampu mengembangkan kepemimpinan yang responsif, partisipatif, efektif/efisien dan akuntabel. Demikan pula DPRD, Dewan Pendidikan dan masyarakat madani (pers dan LSM) mampu melaksanakan peran dan fungsi yang tepat dalam tatalayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan.

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan

DBE1 telah memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan, disamping mendorong pemanfaatan Renstra SKPD Dinas Pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih operasional.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan didasarkan pada data pendidikan yang terkini, valid, dan relevan. Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota (SIPPK) merupakan software pendukung yang disediakan untuk membantu tim penyusun Renstra SKPD. SIPPK menyajikan tabel-tabel profil pendidikan termasuk: angka partsipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka mengulang kelas (AMK), jumlah guru menurut kualifikasi pendidikan, kecukupan sarana dan prasarana dan data pokok pendidikan lainnya.

Sistem informasi ini juga dapat membantu dinas pendidikan melihat secara cepat kinerja pendidikan kabupaten dalam bentuk distribusi sekolah/madrasah. Melalui tabel distribusi ini, tim dinas dapat melihat kesenjangan kinerja pendidikan antar sekolah/madrasah dalam satu kecamatan/kabupaten maupun antar kecamatan/desa dalam satu kabupaten yang dapat digunakan sebagai dasar bagi dinas untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah/madrasah. Disamping itu, pemanfaatan SIPPK telah mendorong dinas untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data pendidikan, antara lain melalui
Dengan menggunakan SIPPK, dapat diketahui peningkatan jumlah anak putus sekolah, dan juga dapat diketahui Kelas berapa yang mempunyai angka putus sekolah tinggi.

Setelah SIPPK dianalisis, dilakukan pelatihan dan pendampingan Penyusunan Renstra bagi Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf dinas pendidikan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang berkualitas. Renstra SKPD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan awal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah membangun komitmen dengan kepala dinas pendidikan dan pemangku kepentingan kabupaten/kota, yang dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut.
  • Pembentukan tim penyusun Renstra yang terdiri dari 10 orang dari Dinas Pendidikan, yang terdiri dari unsur : Sekretaris, Kasubbag Program, Kasi Kurrikulum Dikdas, Staf Dikmen, Kasi PTK, Kasi PLS, Kasubbag Keuangan, dan Staf Subbag Program. Disamping tim tersebut dibantu oleh staff bidang ICT Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
  • Pelatihan penggunaan software SIPPK untuk Tim Penyusun Renstra
  • Penyiapan Data Layanan Pendidikan
  • Pelatihan dan pendampingan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Bagi Tim Penyusun Renstra
  • Reviu Draft Renstra di lingkungan internal Dinas Pendidikan dalam lokakarya internal Renstra.
  • Konsultasi publik draft Renstra
Tahapan – tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut.
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Melalui proses pendampingan dalam kurun waktu enam bulan dari Bulan Maret – Oktober 2009, Tim Renstra Dinas Pendidikan mampu menghasilkan dokumen Renstra yang memuat :
  • Analisis kondisi layanan pendidikan berbasis data, baik analisis internal , eksternal dan isu-isu strategis.
  • Perumusan visi misi Dinas Pendidikan yang bersinergi dengan visi – misi Kabupaten/ Kota dalam RPJMD;
  • Perumusan tujuan yang memperhatikan isu-isu strategis yang memiliki tingkat prioritas tinggi dan perumusan sasaran yang spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan dan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu.
  • Perumusan strategi yang efektif fokus pada elemen-elemen kunci, saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain
  • Penetapan kebijakan yang memberikan arah dan batasan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan
  • Perumusan program dan kegiatan yang mencerminkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya
  • Rencana Biaya dan rencana Pendanaan
  • Rancangan Monitoring dan Evaluasi
Dokumen tersebut juga dihasilkan melalui pelibatan pemangku kepentingan melalui serangkaian lokakarya, diskusi, dan konsultasi publik dengan Bappeda, Kantor Kementerian Agama, DPRD, Dewan Pendidikan, LSM, Media, perwakilan sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta. Secara umum, proses tersebut di atas memungkinkan pemangku kepentingan memahami lebih mendalam kondisi pendidikan kabupaten Blora dan pada gilirannya mampu menyampaikan masukan dan mengkritisi dokumen Renstra dengan tepat, disamping memberikan dukungan pada implementasi program dan kegiatan.

b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja)

Dalam rangka memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), DBE1 juga memberikan asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebab, LAKIP merupakan salah satu dasar dari penyusunan Renja selain dari dokumen Renstra SKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan penyusunan LAKIP untuk Lima orang staf Dinas Pendidikan dari bagian subbag perencanaan dan bagian keuangan serta pendampingan sampai dokumen LAKIP tersebut selesai. Dalam proses penyusunan tersebut, peserta dilatih untuk menganalisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, baik yang berhasil maupun yang kurang. Jika capaian kinerja rendah, analisis faktor penyebab dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang dan sebaliknya, jika kinerja baik juga diungkapkan faktor-faktor pendukungnya agar bisa lebih ditingkatkan.

Dalam prosesnya, asistensi penyusunan LAKIP telah meningkatkan kapasitas personil Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan yang selama ini belum dilakukan secara optimal. Kemampuan dalam menganalisis akan menghasilkan LAKIP yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh setiap SKPD. Renja berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target yang akan dicapai setahun ke depan. Rencana kerja ini juga menyajikan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan turunan dari renstra. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang difasilitasi oleh DBE1 juga mengacu kepada hasil kinerja tahun sebelumnya (LAKIP).

Personil yang telah difasilitasi dalam penyusunan Renja sebanyak 6 orang yang terdiri atas unsur pimpinan dan staf Dinas Pendidikan. Proses fasilitasi Renja ini mempu meningkatkan kapasitas staf Dinas Pendidikan dalam penyusunan Renja, khususnya dalam hal memastikan keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan dengan sasaran dalam Renstra. Dengan demikian Renstra benar benar telah dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja.

c. Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK)

Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK) bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sumber pendanaan dan alokasi belanja sektor pendidikan kabupaten/kota. AKPK menyajikan informasi terkait dengan (i) Berapa total belanja sektor pendidikan dan porsinya dalam APBD Kabupaten/Kota? (ii) Darimana sumber-sumber pendanaan pendidikan? (iii) Berapa besar masing-masing sumber dana tersebut (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan lainnya)? (iv) Apa saja jenis belanja sektor pendidikan? (v) Berapa yang dibelanjakan untuk setiap jenjang pendidikan secara keseluruhan atau per murid?

Dari hasil analisis di Kabupaten Blora dalam APBD pada Tahun 2008 memberikan prioritas penganggaran pada lima urusan besar seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Dan untuk urusan pendidikan menempati porsi yang paling besar yaitu 45% dari total anggaran.

Salah satu analisis keuangan sektor pendidikan di Kabupaten Blora berikut ini menunjukkan bahwa penggunaan terbesar adalah untuk gaji pegawai (78%), sedangkan untuk belanja operasional termasuk untuk PBM sangat kecil (5 %).

Hasil AKPK dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan anggaran, khususnya dalam perumusan strategi pembiayaan sektor pendidikan agar lebih efektif, efisien dan produktif pada tahun anggaran berikutnya. Artinya alokasi anggaran sektor pendidikan agar lebih diprioritaskan pada pembiayaan program/kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan mutu proses dan output pembelajaran. AKPK juga dapat menjadi acuan dalam penetapan skala prioritas pembiayaan program/kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan.

AKPK di Kabupaten Blora dilakukan oleh tim kerja yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kasubbag Program, Staf Subbbag Program, Staff Bidang Sosial Budaya Bappeda. Pendekatan yang digunakan dalam proses AKPK adalah:
  • Pelatihan intensif tim kerja melalui lokakarya
  • Penghitungan dan pemilahan belanja sektor pendidikan melalui serangkaian lokakarya
  • Konsultasi internal Dinas Pendidikan terhadap hasil AKPK sebagai uji validitas sebelum ditetapkan sebagai hasil akhir
  • Penyusunan dokumen analisis, simpulan dan rekomendasi kebijakan
  • Konsultasi publik sebagai bagian dari upaya membangun dukungan pemangku kepentingan pendidikan terhadap perubahan kebijakan anggaran dan strategi pembiayaan sektor pendidikan
Tim kerja AKPK mengkaji beberapa dokumen, antara lain:
  • Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan tahun 2008.
  • Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun 2008.
  • DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan APBD Provinsi Jawa Tengah 2008.
  • Dokumen rincian Dana Dekosentrasi (BOS dan Non BOS) dan APBN murni menurut jumlah alokasi per kabupaten/kota dua tahun terakhir.
  • Rincian gaji pendidik dan non pendidik menurut jenjang pendidikan, Dinas dan UPTD dalam lingkup urusan pendidikan
  • Profil pendidikan Kabupaten Blora dua tahun terakhir. Dokumen ini diperlukan untuk memperkaya analisis, khususnya dalam analisis komparatif antara jumlah anggaran sektor pendidikan dengan indikator-indikator pokok layanan sektor pendidikan kabupaten/kota.
Hasil AKPK ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi pendanaan program dan kegiatan dalam renstra dinas pendidikan Kabupaten Blora. Tim AKPK akan selalu memberikan masukan pada pemangku kebijakan bidang pendidikan untuk menyelaraskan anggaran dengan kinerja sektor pendidikan, yang bermuara pada peningkatan pelayanan bidang pendidikan.

d. Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya operasional per peserta didik di satuan pendidikan/sekolah/ madrasah per tahun. Hasil penghitungan BOSP dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan pengalokasian dana APBD untuk kebutuhan sekolah/madrasah serta dalam penyusunan kebijakan pendanaan pendidikan. Jika Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menghitung komponen biaya operasional satuan pendidikan dengan menggunakan harga satuan DKI Jakarta, DBE1 menyesuaikan penghitungan dengan keadaan di daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan BOSP yang diperoleh merupakan refleksi dari kondisi daerah yang bersangkutan sehingga lebih realistis.

Bagi sekolah/madrasah, hasil penghitungan BOSP digunakan sebagai dasar pengajuan kebutuhan dana operasional kepada pemerintah daerah maupun pihak lain. Hasil penghitungan BOSP juga memberikan gambaran kepada orang tua tentang kebutuhan dana operasional sekolah/madrasah sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Blora berikut ini menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan untuk siswa di jenjang SDN masih kurang dibandingkan dengan pendapatan sekolah.

BOSP dihitung oleh tim kerja yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, kepala sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs) UPTD/KCD, Pengawas, DPRD Komisi Pendidikan, Bappeda, DPPKAD/Bag. Keuangan Setda, Kantor Kementerian Agama, dan Dewan Pendidikan. Penghitungan BOSP dilakukan melalui serangkaian lokakarya dan proses konsultasi internal di dinas pendidikan serta konsultasi publik. Konsultasi publik digunakan untuk membangun dukungan pemangku kepentingan pendidikan terhadap perubahan kebijakan anggaran dan strategi pembiayaan sektor pendidikan.

e. Konsultasi DPRD tentang Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan

Dalam rangka mendukung peran DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang berkualitas, DBE1 menyelenggarakan konsultasi dengan komisi yang membidangi pendidikan. Beberapa kegiatan konsultasi diantaranya lokakarya multistakeholder, memberikan informasi tentang implementasi tatalayanan pendidikan di kabupaten, dan memberi masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran. DBE1 juga melakukan konsultasi dengan anggota komisi 3 (membidangi pendidikan) DPRD yang baru terpilih untuk periode 2009-2014. Selama kurun waktu 2005-2010 sebanyak 6 anggota DPRD dari unsur ketua, ketua/anggota komisi yang membidangi pendidikan dan badan anggaran telah terlibat dalam proses konsultasi.

f. Penguatan Kapasitas Dewan Pendidikan

Dalam rangka mendukung keikutsertaan dewan pendidikan dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Blora, DBE1 melakukan lokakarya bersama Dewan Pendidikan dan melibatkan mereka secara intensif pada kegiatan-kegiatan DBE1 di tingkat kabupaten antara lain penyusunan rencana strategis, lokakarya penghitungan biaya operasional sekolah/madrasah, pembahasan analisis keuangan pendidikan kabupaten dan aktif mendiskusikan isu-isu tatalayanan pendidikan untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Dewan Pendidikan juga diikutsertakan dalam penguatan kapasitas komite sekolah/madrasah. Hingga saat ini, jumlah anggota Dewan Pendidikan yang telah terlibat aktif dalam program DBE1 di Kabupaten Blora adalah 5 orang.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DBE1, Dewan Pendidikan Kabupaten Blora telah terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan. Misalnya, melalui rapat koordinasi Dewan Pendidikan bersama eksekutif dan legislatif, merekomendasikan perlunya peraturan daerah sebagai payung hukum tentang pendidikan di tingkat kabupaten. Rancangan Perda tersebut sedang dalam proses pembahasan.

III. Tantangan Kabupaten

Program DBE1 didesain untuk meningkatkan manajemen dan tatalayanan di tingkat sekolah/madrasah dan kabupaten/kota. Program DBE1 berupaya untuk meningkatkan kapasitas sekolah/madrasah dan kabupaten/kota untuk membuat perencanaan dan penganggaran pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan. Berbagai keberhasilan, baik ditingkat sekolah/madrasah maupun kabupaten telah dicapai. Namun disisi lain, permasalahan sistem untuk menyelaraskan perencanaan sekolah/madrasah dengan perencanaan kabupaten belumlah mapan. Demikian pula dengan perbedaan tahun anggaran dengan tahun pelajaran selalu menjadi kendala dalam penganggaran program-program pendidikan. Persoalan lain yang juga dihadapi adalah masih sering terlambatnya pencairan anggaran dari APBD, sehingga banyak kegiatan program yang harus dikerjakan dengan waktu yang sangat sempit. Peraturan baru, perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan mutasi staff terjadi disepanjang implementasi program. Hal-hal tersebut memerlukan peningkatan kapasitas staf sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh program DBE 1 di Kabupaten Blora adalah:
  • Kabupaten Blora telah menghasilkan berbagai produk percananaan dan penganggaran seperti RKS, RENSTRA, RENJA, bersama DBE1, namun belum semua produk tersebut dimanfaatkan secara optimal.
  • Belum semua sekolah/madrasah mendapatkan pelayanan berupa pelatihan dan pendampingan DBE1.
  • Kebutuhan data yang lengkap dan valid serta pemanfaatannya untuk proses perencanaan dan penganggaran.
  • Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Blora dalam hal penggunaan data, perencanaan dan penganggaran.
4. Rekomendasi
  • Sesuai dgn UU 20/2003 tentang Sisdiknas, Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag perlu ada kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah/madrasah mempunyai RKS/RKT yang disusun secara partisipatif sesuai Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
  • Dalam perencanaan dan penganggaran, dinas pendidikan kab/kota menggunakan RKS/RKT sebagai masukan utama.
  • Penyebaran best practices dengan menggunakan panduan, modul, software DBE1 dan mendayagunakan sumberdaya manusia (khususnya pengawas/DF, service provider, staf dinas) yang sudah dilatih oleh DBE1. Untuk itu, Dinas Pendidikan perlu menyediakan anggaran rutin operasional yang memadai.
  • Meningkatkan penggunaan data pendidikan untuk perencanaan dan penganggaran seperti BOSP, AKPK, SIPPK, MSDM, manajemen aset.
  • Memastikan keikutsertaan pemangku kepentingan tingkat sekolah/madrasah dan tingkat kabupaten/kota dalam proses perencanaan, penganggaran dan perumusan kebijakan pendidikan lainnya.

0 komentar:

Poskan Komentar

 

Grey Floral ©  Copyright by DINAS PENDIDIKAN PEMUDA dan OLAHRAGA KABUPATEN BLORA | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks